Polri-TNI Terus Lakukan Penanganan Banjir Donggala, Akses Jalan Mulai Dibuka dan Pembersihan Rumah Warga Digencarkan

 

DONGGALA – Memasuki hari keenam pascabencana banjir bandang di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, personel gabungan TNI-Polri bersama instansi terkait terus melakukan upaya penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak.
Pada Jumat (16/1/2026), bertempat di Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, ratusan personel gabungan kembali diterjunkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan penanganan bencana, mulai dari pembersihan lingkungan, perbaikan infrastruktur, hingga pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan diawali dengan apel pengecekan personel yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Donggala AKP Wakhidin, S.H. Apel tersebut diikuti oleh seluruh personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya, personel gabungan melaksanakan tugas sesuai pembagian sektor kerja. Di antaranya melakukan pembersihan lanjutan rumah warga terdampak di Desa Labuan Kungguma, Kecamatan Labuan, pemasangan jembatan gorong-gorong untuk membuka kembali akses menuju Desa Labuan Lumbubaka, serta pembersihan hunian tetap (huntap) I dan II di Desa Wani Lumbupetigi, Kecamatan Tanantovea.

Kapolres Donggala AKBP Angga Dewanto Basari, S.I.K., M.Si., juga turun langsung melakukan survei lokasi guna memastikan proses pembangunan jembatan gorong-gorong dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Dalam kegiatan penanganan ini, total personel yang terlibat meliputi 92 personel Polres Donggala, 102 personel Sat Brimobda Sulteng, 30 personel TNI AD, 25 personel BPBD Kabupaten Donggala, serta tim kesehatan dari Bid Dokkes Polda Sulteng.

Berdasarkan data terbaru, sejumlah wilayah di Kabupaten Donggala masih terdampak cukup signifikan. Total keseluruhan dampak bencana hingga 14 Januari 2026 meliputi 4 unit rumah hanyut, 268 rumah tergenang air, 8 rumah rusak, serta 134 kepala keluarga atau 1.093 jiwa terdampak.

Selain itu, tercatat 10 unit jembatan rusak, 1 sekolah, 1 masjid, 3 ruas jalan raya, dan 1 kantor KUA turut mengalami dampak akibat banjir bandang tersebut.
Meski status tanggap darurat bencana telah berakhir pada 15 Januari 2026, penanganan bencana tetap dilanjutkan melalui Operasi Aman Nusa II hingga 17 Januari 2026 guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Kabag Penum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa langkah cepat yang dilakukan jajaran Polda Sulawesi Tengah merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Polri bersama TNI dan instansi terkait terus bekerja maksimal untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Donggala. Fokus utama saat ini adalah membuka akses jalan yang terputus, membersihkan rumah warga, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ujar Kombes Pol Erdi dalam keterangannya.

Ia menegaskan, keterlibatan personel di lapangan bukan hanya untuk membantu pemulihan fisik, tetapi juga membangun kembali rasa aman dan optimisme masyarakat.

“Kegiatan kerja bakti dan penanganan bencana ini adalah bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Kehadiran aparat di tengah warga diharapkan mampu meringankan beban korban sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat,” tambahnya.

Dalam rencana tindak lanjut, Satgas Penanggulangan Bencana akan melanjutkan pembuatan jembatan gorong-gorong menuju Desa Labuan Lumbubaka, melakukan pembersihan lanjutan rumah warga, mengerahkan mobil AWC untuk distribusi air bersih, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Hingga saat ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah dilaporkan tetap dalam keadaan aman dan terkendali.

“Polri memastikan seluruh rangkaian penanganan bencana berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Kami akan terus hadir mendampingi masyarakat hingga kondisi benar-benar pulih,” tutup Kombes Pol Erdi.

Dengan kerja keras dan sinergi seluruh pihak, diharapkan proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Donggala dapat berlangsung cepat sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal seperti sedia kala.