Jakarta
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta
Selatan, Jumat (24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas
keduanya dalam kesempatan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut,
Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam penanganan kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.
"Saya baru
saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat
koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan
kebakaran hutan dan lahan," kata Sigit.
Menurut Sigit, saat ini,
Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada
periode September hingga November 2025. Puncak musim hujan diperkirakan
berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari
wilayah Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian
timur. Namun, karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik.
"Meski
demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas
ekstrem di beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di
Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani," ujar Sigit.
Sigit
memapatkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode
Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan
tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high).
Menurutnya,
angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan
periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot
tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan
Timur.
"Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan,
kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik
api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar
merupakan lahan gambut," ucap Sigit.
Sigit memastikan, dalam
penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk
Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk
mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.
Pada tahun 2025, Polri
telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan
patroli. Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders terkait
telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di
beberapa wilayah rawan kebakaran hutan.
"Dalam menghadapi ancaman
karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi,
dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait
berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan
berkesinambungan," papar Sigit.
Upaya tersebut diawali dengan
peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko
Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla.
"Kami juga
menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini
terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial
Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan dengan
aplikasi
instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System,
Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK)," papar Sigit.
Kemudan,
melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD,
Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan
memverifikasi titik hotspot secara real time. Ketika, ditemukan adanya
titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan melalui
personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.
Selanjutnya, Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan tegas dan profesional. Pada periode
Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan.
"Adapun
modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk
kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada
seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar,
karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga
membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang," tutup Sigit.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar